“To make your children capable of honesty is the beginning of education” (John Ruskin)
Berita Ujian Nasional - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan bahwa berdasarkan simulasi dengan data 5 tahun terakhir, hanya 30 kabupaten/ kota yang memiliki indeks integritas yang tinggi, artinya tingkat kecurangan kurang dari 5 persen[1]. Terlepas dari indikator pengukurannya seperti apa, angka yang masih sangat memprihatinkan mengingat terdapat 416 kabupaten dan 98 kota (termasuk kabupaten dan kota administratif) di Indonesia. Tak lama berselang, muncul informasi bahwa soal Ujian Nasional (UN) 2015 bocor di internet. Tidak tanggung-tanggung, ada 30 paket soal UN yang diunggah dari akun Google Drive dalam format PDF.
Kasus kebocoran UN bukan hal baru, sudah mulai dianggap lumrah malah. Paket soal diperbanyak, polisipun dikerahkan. Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran sepertinya justru menambah kreativitas para pembocor. Untuk kasus terakhir, Mendiknas memang lantas menghubungi pihak Google untuk menghapus unduhan paket soal UN sehingga sekarang file tersebut tidak dapat ditemukan. Namun tetap saja kebocoran sudah terjadi dan tersebar, tidak hanya di satu daerah, melainkan ke pelosok Indonesia bahkan ke penjuru dunia. Kemendiknas boleh mengatakan bahwa yang bocor hanya 0,25 persen soal, namun nyatanya pola paket soal UN tetaplah sama hanya berbeda urutan soalnya saja. Tidaklah mudah membuat variasi soal yang benar-benar berbeda namun memiliki bobot yang sama. Sementara demi keadilan, paket soal harus memiliki bobot yang sama. Sehingga 30 paket soal UN yang bocor bisa jadi merupakan sampel yang cukup untuk menggambarkan populasi seluruh paket soal UN yang dikeluarkan.
Pemerintah mungkin boleh saja menimpakan kesalahan ke pihak percetakan, termasuk membawanya ke jalur hukum, namun pemerintak tidak seharusnya berlepas tangan atas persoalan kejujuran UN dan integritas pendidikan. Tahun ini mulai dilaksanakan UN online melalui Computer Based Test (CBT) yang diklaim lebih hemat, cepat, dan jujur. Dalam aspek operasional, mungkin bisa ada diskusi pro kontra terkait UN online ini, namun dalam aspek kejujuran hampir dapat dipastikan para pembocor akan menemukan baru untuk menembus keamanan sistem UN online. Dan jika sistemnya berhasil ditembus, hasil UN se-Indonesia akan invalid. Investasi sistem baru (yang sebenarnya) visioner akan sia-sia jika yang dilakukan hanya mengubah cara dan pendekatan, tanpa menyelesaikan akar masalah.
Apa yang dilakukan pemerintah dengan tidak lagi menjadikan UN sebagai prasyarat kelulusan sudah tepat dalam upaya untuk mereduksi kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Namun kedudukan UN sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan seharusnya tidak perlu disertai dengan embel-embel menjadi pertimbangan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi yang malah menimbulkan paradoks. Motif kecurangan hanya akan berpindah dari lulus sekolah menjadi lulus masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, permasalahan integritas pendidikan belumlah selesai. Dengan tidak dijadikannya UN sebagai syarat kelulusan, integritas sekolah lebih diuji. Katrol nilai secara massal mungkin saja akan terjadi, toh kewenangan adanya di masing-masing sekolah. Kebohongan akan menghasilkan kebohongan baru, kecurangan akan melahirkan kecurangan yang lain.
Pada September 2013, Reader Digest menggelar tes kejujuran bernama Lost Wallet, dimana di beberapa kota besar di dunia dijatuhkan 12 dompet di tempat umum yang berisi kartu nama, nomor telepon, sebuah foto keluarga dan uang setara USD 50 dolar. Hasilnya, Helsinki, ibukota Finlandia menjadi kota paling jujur, dimana 11 dari 12 dompet tersebut kembali ke pemiliknya dengan utuh. Salah satu penemu dompet mengatakan bahwa kejujuran adalah bagian dari kepribadian masyarakat Finlandia. Indeks Persepsi Korupsi di Finlandia memang mencapai 89, sementara Indonesia hanya 34 (skala 100). Budaya jujur yang telah tertanam ini pastinya ada kaitannya dengan kualitas pendidikan Finlandia yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia.
Jakarta, ibukota Indonesia memang tidak masuk dalam daftar survey, pun tidak sulit membayangkan hasilnya. Awal tahun 2015 lalu ada survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. Aspek yang disurvey mencakup keamanan kesehatan, digital, infrastruktur, dan personal. Salah satu indikatornya adalah maraknya penipuan dalam perdagangan online. Kejujuran memang masih jadi tantangan di negara ini. ICW bahkan mengungkapkan bahwa korupsi terbesar ada di institusi pendidikan. Ironis, dunia pendidikan yang mestinya sarat dengan nilai kejujuran, justru terdepan dalam memberi contoh tentang kecurangan.
Permasalahan kejujuran dan integritas memang lebih fundamental dan filosofis. Perlu ada perubahan paradigma, setidaknya dalam hal orientasi pendidikan. Orientasi belajar siswa dan arah pendidikan di Indonesia lebih didominasi oleh ukuran nilai kuantitatif. Hal ini sudah ditanamkan sejak usia dini dan di pendidikan dasar bahwa belajar untuk dapat nilai yang bagus atau dapat ranking baik di sekolah. Keberhasilan belajar ditunjukkan dengan nilai yang memuaskan atau indeks prestasi yang tinggi. Padahal orientasi hasil tidak selalu mensyaratkan kebaikan dalam prosesnya. Tidak heran di beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, nilai akademis tidak diperkenalkan di tingkat dasar, yang dikuatkan adalah nilai – nilai dalam kehidupan (values), termasuk kejujuran. Alhasil, persoalan integritas dan karakter yang relatif sulit dibentuk seiring bertambahnya usia sudah diselesaikan di awal. Sementara persoalan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dikuatkan dan difokuskan kemudian.
Kuantifikasi ukuran keberhasilan tidaklah salah, yang keliru adalah ketika orientasi nilai menjadi tujuan sehingga membenarkan segala proses yang dilakukan. Pejabat korupsi, guru besar plagiat, kepala sekolah menyelewengkan anggaran, guru berbuat curang dan siswa mencontek adalah hasil dari pendidikan yang hanya mengedepankan hasil dan materi yang terukur. Kejujuran seharusnya memang sudah jadi hal yang natural, namun bukan berarti tidak perlu dihargai sebagaimana penghargaan terhadap prestasi akademik. Belum lagi jika kita perdalam mengenai minat dan bakat siswa yang tidak semuanya berdimensi kuantitatif, akan semakin tampak bahwa ukuran nilai an sich kerap memberikan vonis yang tidak adil.
Kejujuran adalah salah satu hal yang pertama harus diajarkan oleh dunia pendidikan. Agar tidak ada lagi siswa yang berbuat curang, guru yang mencontohkan kecurangan, warga yang diusir karena melaporkan kecurangan, atau pendidik dan pemimpin yang hidup bergelimang kebohongan. Agar tidak ada lagi yang beranggapan bahwa hasil buruk hanya bagi mereka yang jujur dan kurang beruntung. Karena memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari nilai bagus hasil dari ketidakjujuran. Karena nilai memuaskan yang tidak dapat dibuktikan dengan kualitas tidak akan berarti apa-apa. Karena pada hakikatnya kualitas pendidikan berbanding lurus dengan integritas. Karena orang terdidik memang seharusnya jujur.
Kasus kebocoran UN bukan hal baru, sudah mulai dianggap lumrah malah. Paket soal diperbanyak, polisipun dikerahkan. Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran sepertinya justru menambah kreativitas para pembocor. Untuk kasus terakhir, Mendiknas memang lantas menghubungi pihak Google untuk menghapus unduhan paket soal UN sehingga sekarang file tersebut tidak dapat ditemukan. Namun tetap saja kebocoran sudah terjadi dan tersebar, tidak hanya di satu daerah, melainkan ke pelosok Indonesia bahkan ke penjuru dunia. Kemendiknas boleh mengatakan bahwa yang bocor hanya 0,25 persen soal, namun nyatanya pola paket soal UN tetaplah sama hanya berbeda urutan soalnya saja. Tidaklah mudah membuat variasi soal yang benar-benar berbeda namun memiliki bobot yang sama. Sementara demi keadilan, paket soal harus memiliki bobot yang sama. Sehingga 30 paket soal UN yang bocor bisa jadi merupakan sampel yang cukup untuk menggambarkan populasi seluruh paket soal UN yang dikeluarkan.
Pemerintah mungkin boleh saja menimpakan kesalahan ke pihak percetakan, termasuk membawanya ke jalur hukum, namun pemerintak tidak seharusnya berlepas tangan atas persoalan kejujuran UN dan integritas pendidikan. Tahun ini mulai dilaksanakan UN online melalui Computer Based Test (CBT) yang diklaim lebih hemat, cepat, dan jujur. Dalam aspek operasional, mungkin bisa ada diskusi pro kontra terkait UN online ini, namun dalam aspek kejujuran hampir dapat dipastikan para pembocor akan menemukan baru untuk menembus keamanan sistem UN online. Dan jika sistemnya berhasil ditembus, hasil UN se-Indonesia akan invalid. Investasi sistem baru (yang sebenarnya) visioner akan sia-sia jika yang dilakukan hanya mengubah cara dan pendekatan, tanpa menyelesaikan akar masalah.
Apa yang dilakukan pemerintah dengan tidak lagi menjadikan UN sebagai prasyarat kelulusan sudah tepat dalam upaya untuk mereduksi kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Namun kedudukan UN sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan seharusnya tidak perlu disertai dengan embel-embel menjadi pertimbangan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi yang malah menimbulkan paradoks. Motif kecurangan hanya akan berpindah dari lulus sekolah menjadi lulus masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, permasalahan integritas pendidikan belumlah selesai. Dengan tidak dijadikannya UN sebagai syarat kelulusan, integritas sekolah lebih diuji. Katrol nilai secara massal mungkin saja akan terjadi, toh kewenangan adanya di masing-masing sekolah. Kebohongan akan menghasilkan kebohongan baru, kecurangan akan melahirkan kecurangan yang lain.
Pada September 2013, Reader Digest menggelar tes kejujuran bernama Lost Wallet, dimana di beberapa kota besar di dunia dijatuhkan 12 dompet di tempat umum yang berisi kartu nama, nomor telepon, sebuah foto keluarga dan uang setara USD 50 dolar. Hasilnya, Helsinki, ibukota Finlandia menjadi kota paling jujur, dimana 11 dari 12 dompet tersebut kembali ke pemiliknya dengan utuh. Salah satu penemu dompet mengatakan bahwa kejujuran adalah bagian dari kepribadian masyarakat Finlandia. Indeks Persepsi Korupsi di Finlandia memang mencapai 89, sementara Indonesia hanya 34 (skala 100). Budaya jujur yang telah tertanam ini pastinya ada kaitannya dengan kualitas pendidikan Finlandia yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia.
Jakarta, ibukota Indonesia memang tidak masuk dalam daftar survey, pun tidak sulit membayangkan hasilnya. Awal tahun 2015 lalu ada survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. Aspek yang disurvey mencakup keamanan kesehatan, digital, infrastruktur, dan personal. Salah satu indikatornya adalah maraknya penipuan dalam perdagangan online. Kejujuran memang masih jadi tantangan di negara ini. ICW bahkan mengungkapkan bahwa korupsi terbesar ada di institusi pendidikan. Ironis, dunia pendidikan yang mestinya sarat dengan nilai kejujuran, justru terdepan dalam memberi contoh tentang kecurangan.
Permasalahan kejujuran dan integritas memang lebih fundamental dan filosofis. Perlu ada perubahan paradigma, setidaknya dalam hal orientasi pendidikan. Orientasi belajar siswa dan arah pendidikan di Indonesia lebih didominasi oleh ukuran nilai kuantitatif. Hal ini sudah ditanamkan sejak usia dini dan di pendidikan dasar bahwa belajar untuk dapat nilai yang bagus atau dapat ranking baik di sekolah. Keberhasilan belajar ditunjukkan dengan nilai yang memuaskan atau indeks prestasi yang tinggi. Padahal orientasi hasil tidak selalu mensyaratkan kebaikan dalam prosesnya. Tidak heran di beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, nilai akademis tidak diperkenalkan di tingkat dasar, yang dikuatkan adalah nilai – nilai dalam kehidupan (values), termasuk kejujuran. Alhasil, persoalan integritas dan karakter yang relatif sulit dibentuk seiring bertambahnya usia sudah diselesaikan di awal. Sementara persoalan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dikuatkan dan difokuskan kemudian.
Kuantifikasi ukuran keberhasilan tidaklah salah, yang keliru adalah ketika orientasi nilai menjadi tujuan sehingga membenarkan segala proses yang dilakukan. Pejabat korupsi, guru besar plagiat, kepala sekolah menyelewengkan anggaran, guru berbuat curang dan siswa mencontek adalah hasil dari pendidikan yang hanya mengedepankan hasil dan materi yang terukur. Kejujuran seharusnya memang sudah jadi hal yang natural, namun bukan berarti tidak perlu dihargai sebagaimana penghargaan terhadap prestasi akademik. Belum lagi jika kita perdalam mengenai minat dan bakat siswa yang tidak semuanya berdimensi kuantitatif, akan semakin tampak bahwa ukuran nilai an sich kerap memberikan vonis yang tidak adil.
Kejujuran adalah salah satu hal yang pertama harus diajarkan oleh dunia pendidikan. Agar tidak ada lagi siswa yang berbuat curang, guru yang mencontohkan kecurangan, warga yang diusir karena melaporkan kecurangan, atau pendidik dan pemimpin yang hidup bergelimang kebohongan. Agar tidak ada lagi yang beranggapan bahwa hasil buruk hanya bagi mereka yang jujur dan kurang beruntung. Karena memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari nilai bagus hasil dari ketidakjujuran. Karena nilai memuaskan yang tidak dapat dibuktikan dengan kualitas tidak akan berarti apa-apa. Karena pada hakikatnya kualitas pendidikan berbanding lurus dengan integritas. Karena orang terdidik memang seharusnya jujur.
